Sumselmerdeka.com-Palembang, DPRD Provinsi Sumatera Selatan akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel terkait aduan masyarakat tentang sumbangan komite sekolah yang memberatkan wali siswa SMA di kota Palembang.
“Kita akan panggil kepala dinas melalui komisi V yang membidangi, klarifikasi tentang aduan masyarakat ini yang juga ramai di media massa,” kata ketua DPRD Sumsel, Hj RA Anita Noeringhati SH MH, Selasa (13/07/2021).
Anita menjelaskan dimasa pandemi seperti sekarang semua serba sulit dan jangan sampai menambah beban masyarakat Menegah kebawah.
“Jangan sampai sumbangan malah memberatkan, terlebih ini masa pendemi semua serba sulit. Sekolah juga harus paham tidak semua wali siswa ini berasal dari keluarga yang mampu,” tegasnya.
Anita juga menegaskan bahwa kebijakan sekolah itu untuk mencerdaskan anak bangsa.
“Seharusnya kebijakan komite sekolah tidak memberatkan wali murid karena tugas pemerintah untuk ikut mencerdaskan anak bangsa,”terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Drs Riza Fahlevi mengatakan kepada orang tua siswa bahwa sumbangan komite itu bukanlah suatu kewajiban.
“Silahkan saja ajukan keberatan kalau tidak mampu, atau bisa pilih sekolah lain,”jelasnya.
Riza juga mengatakan untuk orang tua siswa yang merasa tidak mampu membayar sumbangan komite, jangan mempengaruhi orang tua lainnya untuk tidak membayar Komite Sekolah.
“Kan tidak semua orang tua siswa itu tidak mampu, jadi kalau tidak mampu sampaikan saja keberatan jangan mempengaruhi orang tua lainnya. Kita Pemerintah ini tentu tidak sanggup menanggung biaya seluruh siswa,”pungkasnya.
Diduga ada SMA Negeri di Sumatera Selatan meminta sumbangan komite mencapai Rp 8 juta kepada setiap siswa untuk kebutuhan biaya pembangunan sekolah dan seragam siswa. Rinciannya, uang sumbangan bangunan Rp 5,5 juta dan seragam sekolah Rp 2,8 juta.
