Minggu, 19 September, 2021

Pengetatan PPKM Mikro Kota Palembang

Sumselmerdeka.com-Palembang. Pemerintah Kota Palembang mulai hari ini Jumat (09/07/2021) berlakukan pengetatan PPKM Mikro.

Sebagai informasi, Palembang masuk dalam jajaran 43 kabupaten/Kota di Indonesia di luar Pulau Jawa yang diberlakukan pengetatan PPKM Mikro.

Covid-19 di Palembang masih naik, sehingga Palembang menerapkan kebijakan pengetatan PPKM Mikro berdasarkan rekomendasi dari pusat dan Surat Edaran Walikota Palembang No.25/SE/DINKES/2021 Tanggal 07 Juli 2021.

Dalam pengetatan PPKM Mikro ini diharapkan dapat menurunkan angka kasus covid-19.

Ada 11 Poin yang harus dipatuhi dalam penerapan PPKM Mikro yakni :

  1. Perkantoran wajib bekerja di rumah (WFH) sebanyak 75% sehingga WFO hanya 25%.
    Setiap hari kita akan melaksanakan Pengecekan Kantor dll untuk memastikan aturan tersebut di laksanakan kecuali sektor Esensial (keamanan, Pangan, Konstruksi dll).
  2. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online.
    Sudah Berjalan.
  3. Sektor esensial bisa tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam oerasional dan protokol kesehatan.
    Laksanakan Pengawasan.
  4. Untuk makan di restoran dibatasi hanya 25% dan maksimal sampai pukul 17.00. Sementara untuk take away dibatasi sampai pukul 20.00.
    Rumah makan, Warung Tenda, Pedagang Kaki dll yg sifatnya menyediakan tempat Untuk makan di Tempat, DILARANG
  5. Mal tetap boleh buka sampai maksimal pukul 17.00 WIB dengan kapasitas 25%.
    Perketat Pengawasan
  6. Proyek konstruksi bisa beroperasi sampai 100%
    Tukang bangunan dll boleh bekerja dengan tetap mematuhi Prokes
  7. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah ditiadakan SEMENTARA.
  8. Semua fasilitas publik ditutup sementara.
    Tempat wisata, Taman, hiburan, bioskop dll wajib Tutup.
  9. Seluruh kegiatan seni dan budaya ditutup.
    Pelaksanaan Acara Resepsi Pernikahan maksimal 30 orang, dan dilarang Prasmanan.
    Hajatan (Sunat dll) diperbolehkan dengan maksimal 25% dari Kapasistas Tempat
  10. Seluruh kegiatan seminar dan rapat ditutup, Pelaksanaan via Vicon.
  11. Untuk Transportasi umum akan diatur oleh Pemda untuk kapasitas dan protokol kesehatan.

Terbaru

Meminta Uang Paksa 10 ribu, Nopriadi Diringkus Polisi

Sumselmerdeka.com-Palembang, Nopriadi (35) di ringkus aparat kepolisian akibat memeras uang kepada pengendara mobil yang sedang parkir. Nopriadi alias Nopen diciduk anggota Unit Ranmor Satreskrim Polrestabes...
- Advertisement -

Lesty: BPJS Hanya Menanggung Pasien Covid-19 Maksimal 18 Juta Itu HOAX

Sumselmerdeka.com-Palembang, Masyarakat Gempar di karenakan Ada informasi bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tak lagi menanggung biaya perawatan pasien Covid-19 mulai 1 Oktober 2021. Informasi yang beredar...

Bioskop Sudah Mulai Beroperasi, Syarat Masuk Membawa Sertifikat Vaksin

Sumselmerdeka.com-Palembang, Sejumlah bioskop Palembang Sudah mulai beroperasi kembali namun harus membawa Sertifikat Vaksinasi sebagai bukti sudah divaksinasi. Aturan mengenai kebolehan dibukanya bioskop ini disebutkan dalam...

Tanggapan Kadis PPPA Prov.Sumsel Terkait Kasus Pencabulan 26 Santri Pondok Pesantren

Sumselmerdeka.com-Palembang, Kasus pelecehan kepada anak anak yang terjadi di salah satu pondok pesantren Kabupaten Ogan Ilir, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)...

Related news

Meminta Uang Paksa 10 ribu, Nopriadi Diringkus Polisi

Sumselmerdeka.com-Palembang, Nopriadi (35) di ringkus aparat kepolisian akibat memeras uang kepada pengendara mobil yang sedang parkir. Nopriadi alias Nopen diciduk anggota Unit Ranmor Satreskrim Polrestabes...

Lesty: BPJS Hanya Menanggung Pasien Covid-19 Maksimal 18 Juta Itu HOAX

Sumselmerdeka.com-Palembang, Masyarakat Gempar di karenakan Ada informasi bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tak lagi menanggung biaya perawatan pasien Covid-19 mulai 1 Oktober 2021. Informasi yang beredar...

Bioskop Sudah Mulai Beroperasi, Syarat Masuk Membawa Sertifikat Vaksin

Sumselmerdeka.com-Palembang, Sejumlah bioskop Palembang Sudah mulai beroperasi kembali namun harus membawa Sertifikat Vaksinasi sebagai bukti sudah divaksinasi. Aturan mengenai kebolehan dibukanya bioskop ini disebutkan dalam...

Tanggapan Kadis PPPA Prov.Sumsel Terkait Kasus Pencabulan 26 Santri Pondok Pesantren

Sumselmerdeka.com-Palembang, Kasus pelecehan kepada anak anak yang terjadi di salah satu pondok pesantren Kabupaten Ogan Ilir, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here