Sumselmerdeka.comPalembang, Rutan Klas I Palembang mengelar vaksinasi kepada seluruh tahanan untuk menciptakan herd imunity pada narapidana.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Indro Purwoko (Kanwil Kemenkumham Sumsel) mengatakan semua warga negara Indonesia punya hak yang sama untuk mendapatkan vaksin, Namun ada napi yang tidak bisa mendapatkan vaksin berkaitan NIK yang belum sinkron dan tervalidasi, Maka dari itu pihaknya akan berkordinasi dengan instansi yang terkait.
“Walaupun begitu, mereka tetap punya hak yang sama untuk itu akan dilakukan koordinasi bersama instansi terkait masalah ini agar tercapai herd immunity,” ujarnya didampingi Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen. Pol. Drs. Toni Harmanto saat di sela sela Pelaksaanaan Vaksinasi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang, Selasa (02/11/2021).
Untuk di ketahui, sebanyak 625 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Vaksinasi pada hari ini dengan dosis pertama gelombang ke-2.
Sementara itu, seluruh total jumlah napi ada 15 ribu. Rincian, yang sudah vaksin dosis 1 sebanyak 4 ribu, vaksin dosis 2 sebanyak 5 ribu dan tersisa ada 6 ribu narapida yang belum vaksin.
“Nah terhadap ini kami terus berkoordinasi ke pihak terkait agar terjadi percepatan. Sedangkan untuk yang belum vaksin ini pun sudah kami koordinasikan dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menyikapi masalah ini,” ungkap dia,
Menurutnya, vaksinasi di dalam rutan ini penting. Mengingat, jumlah napi di Sumsel cukup banyak. Seperti diketahui rutan yang ada sudah over kapasitas mencapai 15 ribu dari kapasitas hanya Rp 6 ribu. Menyikapi ini, pihaknya menggeser jumlah napi ke lapas / rutan yang masih ada.
Selain pihaknya pun berencana membangun Lapas di Pagar Alam dengan kapasitas 400-600 napi. Namun pembangunan yang harusnya dilakukan tahun lalu ditunda lantaran refocussing anggaran.
“Lahan sudah siap dengan dana menelan Rp 14 miliar, tapi ditunda dulu karena ketiadaan anggaran. Semoga tahun depan bisa dimulai pembangunannya,”
Lebih jauh ia menambahkan, sejauh ini pihaknya belum ada narapidana maupun karyawan yang terkonfirmasi positif. Pihaknya sangat ketat menerapkan protokol kesehatan. Bahkan, untuk narapidana yang baru atau pindahan akan dilakukan karantina dan antigen guna memastikan bebas Covid-19.
Kapolda Sumsel Irjen. Pol. Drs. Toni Harmanto mengapresiasi penuh kolaborasi antara Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka memenuhi hak-hak WBP.
“Pada dasarnya para WBP juga mempunyai hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya, hanya saja mereka saat ini sedang menjalani proses pembinaan di dalam lapas/rutan. Maka saya sangat apresiasi dan mendukung penuh sinergi antara Polda Sumsel dengan Kanwil Kemenkumham Sumsel dalam rangka mempercepat proses vaksinasi menuju Indonesia bebas dari pandemi,” pungkasnya.(Iqbal)
