Sumselmerdeka.com-Palembang, Gas LPG 3 KG saat ini mengalami kelangkaan dan kenaikan harga di beberapa daerah, maka dari itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ambil peran itu mengatasi hal tersebut.
“Kita undang semua pihak, baik Pertamina, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Biro Ekonomi, Dinas ESDM, Perdagangan, Hiswana Migas dan lainnya secara hybrid untuk mengidentifikasi penyebab kelangkaan dan harga mahal di lapangan,” ujar Ekowati Retnaningsih, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumsel,Sabtu (30/10/2021).
Untuk di ketahui, Pada saat Gubernur Sumatera Selatan Kunjungan ke Lahat (27/10/2021) Kemarin, Beliau langsung menyaksikan antrian panjang masyarakat yang ingin membeli Gas LPG 3 KG.
Bahkan harga gas LPG tersebut menyentuh harga Rp 30 ribu-Rp 40 ribu, Ia juga mendapat keluhan dari komunikasi yang dilakukan bersama warga tersebut.
Eko menyebutkan ada beberapa permasalahan di lapangan yang ditemukan,yakni kuota Gas LPG 3 KG memang tidak mencukupi sehingga membuatnya langka.
“Fluktuasi, tidak seterusnya langka, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Hal itu, juga membuat harga di tingkat pengecer dan masyarakat langka.
“Harga yang ditemukan kisaran Rp 30 ribu-Rp 40 ribu, padahal sudah ada HET-nya. Disinyalir, pembelinya tidak tepat sasaran. Karena sudah ditulis di tabung, hanya untuk orang miskin. Tapi kenyataannya semua bisa membeli,” katanya.
Sementara itu, ada pengurangan kuota yang dilakukan pada daerah tertentu dan memindahkannya ke daerah lain. Untuk kuota Sumsel, tetap sebanyak 213.565 metrik ton.
“kuota yang diturunkan sesuai alokasi yang ditetapkan Dirjen Migas, tapi setelah kami lihat distribusinya tidak sesuai dan merata. Misal di Lahat, kuotanya 9.563 metrik ton, sampai Desember diperkirakan hanya 9.453 metrik ton. Ada selisih 110 ton metrik. Alasan Pertamina pengurangan itu untuk memenuhi kebutuhan daerah lain yang permintaannya tinggi,” jelasnya.
Ia meminta, kuota di daerah yang telah ditetapkan jangan diganggu, harus sesuai dengan alokasinya.
“Nah jika terjadi lonjakan permintaan, Pertamina harusnya menambah, bukan mengurangi kuota daerah lain,” bebernya.
Lanjutnya, 136 agen dan 6.100 pangkalan sudah menjual sesuai dengan HET yang telah ditentukan. Sayangnya, pangkalan lebih banyak menjual gas 3 Kg-nya kepada pengecer bukan ke masyarakat langsung.
“Tak bisa juga disalahkan, karena jarak yang jauh antara pangkalan dan masyarakat di suatu daerah, sehingga pengecer menyetok tabung cukup banyak. Sebenarnya memudahkan masyarakat juga pengecer ini, hanya saja pengecer ini banyak juga mengedrop, jadi banyak kaki sehingga membuat harganya mahal. Kan harus ada margin untuk biaya transportasi, upah buruh dan lainnya,” jelasnya.
Katanya, Gubernur sudah menyurati Kapolda untuk membantu pengawasan dan pengendalian di lapangan. Termausk juga kepada Bupati/walikota se-Sumsel.
“Kita minta juga agar porsi masyarakat juga banyak alokasinya, jangan hanya ke pengecer,” tambahnya.
Selain itu, Gubernur juga akan buat surat ke Dirjen Migas untuk penambahan kuota agar tak ada lagi gejolak.
“Sedang dihitung,” katanya.
Untuk tahun ini, Pemprov Sumsel sudah mengajukam 229.781 metrik ton, namun terealisasi 213.565 metrik ton. Jumlah itu bertambah sedikit dibanding 2020 lalu, yang realisasinya 211.525 metrik ton.
“Kuota memang dibawah usulan. Namun, sampai akhir tahun akamn ada tambahan 214.640 metrik ton,” jelasnya.(Iqbal)
